Catatan tentang harga yang naik, program yang bocor, dan negara yang sibuk mengurus dirinya sendiri.
Di pasar, harga tidak pernah berdebat. Ia hanya berubah.
Seorang pedagang sayur di Pasar Inpres Muara Enim mengatakannya dengan jujur pekan lalu: ini bukan naik lagi, tapi berubah harga. Kacang panjang yang biasa ia jual delapan ribu sekilo tiba-tiba dua puluh ribu. Wortel dari delapan ribu jadi dua puluh ribu. Tomat dan timun tujuh ribu jadi lima belas ribu. Telur dari dua puluh dua ribu naik jadi dua puluh delapan ribu. Ayam potong dari tiga puluh tiga ribu jadi tiga puluh delapan ribu.
Kenaikan seratus persen bukan lagi kenaikan. Itu perpindahan kelas. Barang yang dulu sayur harian pelan-pelan jadi sayur akhir bulan.
Dan yang bikin dada sesak, semua ini terjadi bukan di tahun paceklik, bukan di tahun bencana. Ini terjadi di tahun ketika negara mengaku sedang memberi makan anak-anaknya.
Satu
Mari mulai dari yang paling mudah diukur: bahan bakar.
Bulan Juni 2026, Pertamax RON 92 di Jakarta dipatok Rp16.250 per liter — naik Rp3.950 dari periode sebelumnya. Hampir empat ribu rupiah dalam satu kali penyesuaian. Untuk sepeda motor, itu satu porsi nasi bungkus per pengisian tangki. Untuk pengemudi ojek daring dan pemilik angkot, itu selisih antara pulang membawa uang dan pulang membawa cerita.
Pemerintah dan Pertamina punya jawaban yang secara teknis tidak salah: yang berubah adalah BBM nonsubsidi, mengikuti harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pertalite tetap Rp10.000, Biosolar tetap Rp6.800. Bahkan per 1 Juli 2026, tiga produk nonsubsidi justru diturunkan — Pertamax Turbo dari Rp20.750 ke Rp19.300, Dexlite dari Rp23.000 ke Rp19.700, Pertamina Dex dari Rp24.800 ke Rp21.150.
Jadi tidak semuanya naik. Itu perlu dikatakan supaya kita tidak berdebat dengan angka yang salah.
Tapi ada hal yang jarang masuk siaran pers. Truk pengangkut sayur tidak minum Pertalite. Ia minum Dexlite atau Pertamina Dex. Ketika solar nonsubsidi sempat menyentuh Rp23.000–Rp24.800 per liter pada Juni, biaya itu tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat: dari pompa bensin ke label harga di pasar. Penurunan bulan Juli belum tentu ikut turun ke keranjang belanja, karena harga di pasar punya sifat aneh — cepat naik, lambat pulang.
Inilah yang sering luput: bagi orang kecil, subsidi yang "aman" tidak banyak berarti kalau ongkos logistik dilepas ke pasar. Kita tidak hanya membeli bensin. Kita membeli bensin yang sudah menempel di harga beras, telur, dan cabai.
Dua
Sekarang bagian yang paling pahit, karena niatnya sebenarnya baik.
Program Makan Bergizi Gratis adalah gagasan yang sulit ditolak. Anak Indonesia perlu makan. Tidak ada yang mau berdebat soal itu.
Persoalannya bukan tujuan, tapi cara.
MBG membeli bahan pangan dalam jumlah raksasa, serentak, di pasar yang sama tempat ibu-ibu berbelanja. Ketika dapur-dapur SPPG diperluas, permintaan telur, ayam, dan sayur melonjak dalam sekejap. Pedagang di Muara Enim melaporkan pasokan ke lapak mereka berkurang karena distributor lebih dulu melayani dapur MBG. Yang terjadi kemudian bukan sihir ekonomi, hanya hukum paling dasar: permintaan naik, pasokan tetap, harga terbang.
Kajian CELIOS Mei 2026 menaruh persoalannya dengan tepat — MBG dijalankan secara masif tanpa disertai penguatan rantai pasok lokal dan minim pelibatan UMKM setempat, di atas struktur pangan nasional yang sudah rapuh: bergantung impor, distribusi mahal, rentan cuaca. Ekonom Bright Institute Awalil Rizky juga mengingatkan bahwa efek pengganda MBG ke ekonomi daerah cenderung dilebih-lebihkan, karena sebagian pasokan datang dari luar daerah itu sendiri.
Menteri Perdagangan punya tafsir berbeda. Kenaikan harga, katanya, justru tanda pasar sedang seimbang — harga telur mendekati Harga Eceran Tertinggi, dan harga yang terlalu rendah bisa membuat peternak berhenti berproduksi.
Secara teori, itu argumen yang sah. Petani dan peternak memang berhak atas harga yang layak. Tapi ada yang tidak nyaman dari cara argumen itu bekerja. "Keseimbangan pasar" diucapkan dari ruang rapat hotel, sementara yang menanggung keseimbangan itu adalah pedagang kecil yang bingung mau memasang harga berapa, dan pembeli yang mengurangi porsi lauk.
Ada pertanyaan yang belum dijawab siapa pun secara memuaskan: kalau negara memutuskan menaikkan permintaan pangan secara mendadak, kenapa bukan negara yang menyiapkan pasokannya lebih dulu? Kenapa penyesuaiannya harus dibebankan ke rumah tangga?
Dan MBG bukan program murah. Perhitungan CORE Indonesia menyebut kebutuhannya sekitar Rp19 triliun per bulan — menjadikannya pos belanja sosial terbesar dalam APBN. Hingga Februari 2026, belanja negara tumbuh 41,9 persen sementara pendapatan hanya naik 12,8 persen, dan APBN mencatat defisit Rp135,7 triliun atau 0,53 persen PDB, jauh di atas periode yang sama tahun sebelumnya.
Uang sebesar itu, dengan pengawasan sebesar apa?
Tiga
Pertanyaan itu terjawab pada 2 Juli 2026, dan jawabannya memalukan.
Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Brigjen Pol. Lalu Muhammad Mahardan, sebagai tersangka. Ia diduga menggunakan jabatannya untuk mengendalikan pengadaan ompreng — wadah makan untuk mitra SPPG — menentukan harga jual, dan menerima fee. Total tujuh tersangka dalam perkara tata kelola MBG, termasuk pucuk pimpinan BGN.
Jadi begini cerita lengkapnya: harga sayur di pasar naik karena program ini, dan di dalam program ini ada yang mengambil untung dari tempat makan anak sekolah.
Sembilan hari kemudian, 11 Juli 2026, ceritanya naik satu tingkat lagi.
Febrie Adriansyah — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sejak Januari 2022, orang yang seharusnya memimpin pemberantasan korupsi, termasuk kasus MBG itu sendiri — mengundurkan diri dini hari, lalu siangnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang oleh Kortastipidkor Polri. Sehari sebelumnya, penyidik menggeledah rumahnya di Sentul dan sejumlah lokasi lain. Yang mereka laporkan temukan: uang miliaran rupiah dan emas batangan seberat 74 kilogram, sebagian disimpan dalam brankas di belakang lemari sebuah kafe. Nilai aset yang disita ditaksir sekitar Rp541 miliar.
Kejaksaan kemudian menerbitkan tiga sprindik yang menyeret namanya, dan menegaskan asas praduga tak bersalah tetap dijunjung. Itu benar dan harus dihormati — tersangka bukan terpidana, dan pembuktian adalah urusan pengadilan, bukan urusan warung kopi. Tapi asas praduga tak bersalah tidak melarang kita bertanya, dan pertanyaannya sederhana: berapa gaji seorang pejabat kejaksaan, dan berapa harga 74 kilogram emas?
Salah satu perkara yang membayangi kasus ini adalah dugaan korupsi tata kelola pasokan batu bara untuk PLTU periode 2018–2026. Modusnya, menurut penyidik, manipulasi kualitas, kuantitas, dan harga kontrak. Indikasi awal kerugian keuangan dan perekonomian negara: sekitar Rp5 triliun — termasuk kerugian akibat pemadaman listrik massal.
Bacalah kalimat itu sekali lagi. Listrik yang mati di rumah kita tahun ini bukan sekadar gangguan teknis. Penyidik menduga ada rantai pasok yang dipermainkan di belakangnya.
Dan ini belum daftar lengkapnya. Kejaksaan menyebut kerugian negara dalam kasus tata kelola tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup yang menjerat pengusaha Samin Tan mencapai Rp17,7 triliun. Publish What You Pay mengingatkan bahwa skandal batu bara PLTU adalah kegagalan sistemik tata kelola energi, bukan perkara satu orang. Catatan lama ICW soal sektor batu bara periode 2007–2017 sudah menyebut indikasi kerugian negara Rp130,33 triliun; digabung timah dan nikel, angkanya melampaui Rp144 triliun.
Kita bukan negara miskin. Kita negara yang kebocorannya seukuran anggaran negara lain.
Empat
Yang membuat semua ini terasa menghina bukan hanya angkanya, tapi kontrasnya.
Sejak September 2024, anggota DPR periode 2024–2029 menerima tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Rata-rata gaji dan tunjangan mereka naik dari sekitar Rp2,1 miliar setahun pada 2024 menjadi Rp2,9 miliar pada 2025. Anggaran DPR secara keseluruhan melonjak dari Rp6,7 triliun menjadi Rp9,9 triliun — naik sekitar 50 persen — persis di tahun ketika kata "efisiensi anggaran" dipidatokan ke mana-mana.
Bandingkan dengan rata-rata upah buruh Februari 2025: Rp3,09 juta. Tunjangan rumah seorang wakil rakyat setara enam belas kali upah orang yang ia wakili.
Setelah gelombang protes Agustus 2025, tunjangan perumahan dicabut dan kunjungan luar negeri dimoratorium. Take home pay turun ke sekitar Rp65,5 juta. Ekonom Achmad Nur Hidayat menyebutnya seperti menutup dua keran paling mencolok di rumah yang kebanjiran: air surut, lantai masih basah. Akademisi UGM Nurhadi menilai kebijakan awalnya sejak mula menunjukkan lemahnya sense of crisis.
Itulah polanya, dan pola itu konsisten.
Efisiensi selalu diminta ke bawah: subsidi diperketat, harga dilepas ke pasar, rakyat disuruh "mengelola konsumsi dengan bijak". Sementara ke atas, yang berlaku adalah bahasa lain: penyesuaian kesejahteraan, tunjangan kinerja, fasilitas jabatan. Ketika negara kekurangan uang, yang pertama dievaluasi adalah subsidi orang kecil. Ketika negara punya program besar, yang pertama antre adalah pengadaan.
Lima
Saya tidak menulis ini untuk mengatakan bahwa semuanya rusak. Itu terlalu mudah, dan sinisme adalah cara paling nyaman untuk tidak melakukan apa-apa.
Ada hal yang justru harus diakui: kasus-kasus ini terbongkar. Seorang Jampidsus bisa jadi tersangka. Brankas di belakang lemari bisa dibuka. Itu bukan hal kecil di negeri yang biasa menyimpan perkara besar di bawah karpet.
Tapi terbongkar bukan berarti selesai. Kasus besar di Indonesia punya kebiasaan buruk: ramai di bulan pertama, mengecil di bulan ketiga, hilang di bulan keenam. Angka Rp5 triliun akan menyusut jadi angka lain. Tujuh tersangka MBG mungkin berhenti di tujuh, tidak menyentuh siapa yang merancang sistem pengadaannya. Dan enam bulan dari sekarang, yang tersisa hanya harga sayur yang tidak pernah kembali ke harga lama.
Karena itu tugas kita cuma satu, dan tidak heroik: mengingat.
Ingat bahwa Pertamax naik Rp3.950 pada Juni 2026. Ingat bahwa kacang panjang di Muara Enim naik 120 persen. Ingat bahwa MBG butuh Rp19 triliun sebulan dan ada orang yang mengambil untung dari wadah makan anak sekolah. Ingat 74 kilogram emas. Ingat Rp5 triliun dan pemadaman listrik. Ingat Rp9,9 triliun anggaran DPR dan upah buruh Rp3,09 juta.
Angka-angka itu bukan berita. Berita hilang tiga hari. Angka-angka itu adalah bukti, dan bukti hanya berguna kalau ada yang menyimpannya.
Negara punya arsip. Rakyat punya ingatan.
Selama masih ada yang mencatat, kita belum kalah sepenuhnya.
Catatan: semua angka dalam tulisan ini per akhir Juli 2026 dan dapat berubah. Semua perkara hukum yang disebut masih dalam proses penyidikan; status tersangka bukan putusan bersalah, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber:
- Harga BBM Pertamina Juli 2026 — Kompas.com, Viva, iNews
- Kenaikan Pertamax Juni 2026 — Journalarta
- Dampak MBG di Pasar Inpres Muara Enim — TribunSumsel, 21 Juli 2026
- Policy Note CELIOS Edisi Mei 2026 tentang MBG dan harga pangan
- Tanggapan Mendag Budi Santoso — CNN Indonesia, 23 Juli 2026
- Anggaran MBG dan defisit APBN — analisis CORE Indonesia & Bright Institute
- Kasus tata kelola MBG dan BGN — Kompas.com, 3 & 13 Juli 2026
- Kasus eks Jampidsus — ANTARA, Detik, Hukumonline, Kompas.com, Juli 2026
- Korupsi pasokan batu bara PLTU — CNBC Indonesia & Bloomberg Technoz, 6–7 Juli 2026; Betahita (PWYP)
- Kerugian negara kasus PT AKT — Kejagung, 15 Juli 2026
- Data ICW sektor batu bara, timah, dan nikel
- Tunjangan dan anggaran DPR — The Conversation, Republika, TIMES Indonesia
Belum ada komentar